Peran Penting Literasi Digital dalam Menyikapi Konten Politik Online

WhatsApp Hadirkan Fitur Baru: Batasi Konten Politik Sesuai Keinginan Pengguna

WhatsApp, platform pesan instan terpopuler di dunia, baru saja meluncurkan fitur baru yang menarik perhatian banyak pengguna, khususnya di Indonesia. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk membatasi konten politik yang mereka lihat di grup dan chat individual.

Munculnya fitur ini dilatarbelakangi oleh keinginan Meta, perusahaan induk WhatsApp, untuk memberikan kontrol lebih kepada pengguna dalam menyaring informasi yang mereka terima. Pasalnya, di era digital ini, perbincangan politik di grup obrolan online kerap memanas, bahkan tidak jarang berujung pada perselisihan.

Dengan fitur baru ini, pengguna WhatsApp di Indonesia kini dapat memilih jenis konten politik yang ingin mereka lihat. Opsi yang tersedia antara lain:

Lihat Semua Konten Politik: Opsi ini menampilkan seluruh pesan yang mengandung konten politik, baik dari individu maupun grup.

Batasi Sebagian Konten Politik: Opsi ini memungkinkan pengguna untuk memilih sumber atau kontak tertentu yang konten politiknya ingin mereka batasi. Misalnya, pengguna dapat memilih untuk tidak melihat konten politik dari grup kantor, namun tetap melihat konten dari grup komunitas politik yang mereka ikuti.

Sembunyikan Semua Konten Politik: Opsi ini akan secara otomatis menyembunyikan semua pesan yang teridentifikasi sebagai konten politik. Pengguna masih dapat melihat pesan tersebut jika mereka memilih untuk menampilkannya secara manual.

Cara mengaktifkan fitur ini pun terbilang mudah. Pengguna cukup membuka menu pengaturan WhatsApp, kemudian memilih opsi "Privasi" dan selanjutnya "Konten Politik". Dari sana, pengguna dapat memilih opsi yang sesuai dengan preferensi mereka.

Peluncuran fitur ini disambut baik oleh banyak pengguna WhatsApp di Indonesia. Pakar media sosial, Dr. Dian Santosa, menilai kehadiran fitur ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan perselisihan yang kerap terjadi dalam perbincangan politik online.

"Dengan fitur ini, pengguna memiliki kontrol lebih terhadap informasi yang mereka terima. Mereka bisa memilih untuk fokus pada diskusi yang sehat dan produktif," ujar Dr. Dian.

Namun, kehadiran fitur ini juga menuai kritik dari beberapa pihak. Kelompok aktivis demokrasi khawatir pembatasan konten politik dapat menghambat kebebasan berpendapat dan akses terhadap informasi.

"Kita tentu tidak ingin platform media sosial menjadi ruang gema (echo chamber) bagi pandangan politik tertentu," ujar Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Rini Amelia.

Menanggapi hal tersebut, Meta selaku perusahaan induk WhatsApp menegaskan bahwa fitur ini tidak bertujuan untuk menyensor konten politik. Sebaliknya, fitur ini justru memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih informasi yang mereka anggap relevan.

"Kami percaya pengguna berhak untuk mengontrol pengalaman mereka di WhatsApp. Fitur ini semata-mata bertujuan untuk memberikan pilihan kepada pengguna agar mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi politik dengan cara yang sehat dan produktif," jelas juru bicara Meta Indonesia.

Ke depannya, menarik untuk disimak bagaimana fitur ini akan diterima oleh para pengguna WhatsApp di Indonesia. Akankah fitur ini efektif dalam mengurangi ketegangan? Ataukah justru akan menimbulkan perdebatan baru terkait kebebasan berpendapat di ruang digital?